BAB 9

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
9.1 Pengertian

   Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diprdagangkan.

   Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan kosumen antara Konsumen akhir adalah pengunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen atara adalah konsumen yang mengunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir.

   Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

9.2 Asas dan Tujuan

   Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni :

1.       Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2.       Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.       Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4.       Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.       Asas Kepastian Hukum

Yakni baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen meliputi :

1.       Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2.       Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang atau jasa.

3.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4.       Menetapkan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5.       Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6.       Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

9.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

   Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen antara lain sebagai berikut:

1.       Hak Konsumen

a.       Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

b.      Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c.       Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

d.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

e.      Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f.        Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

g.       Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

h.      Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i.         Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.       Kewajiban Konsumen

a.       Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

b.      Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

c.       Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d.      Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

9.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

   Berdasarkan Pasal 6 atau 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Hak dan keajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut.

1.  Hak Pelaku Usaha

a.  Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kandisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik.

c.  Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sangketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

2.  Kewajiban Pelaku Usaha

a.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi; pelaku usaha dilarang membedabedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan keada konsumen.

d. Menjamin mutu barang dan/ ata jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau yang diperdagangkan.

f.   Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemamfaatan barang dan/ atau jasa yang dipergangkan.

g.  Memberikan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dianfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

9.5 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

   Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan, larangan dalam menawarkan/ memproduksi/ mengiklankan, larangangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dan larangan dalam ketentuan periklanan.

1.  Larangan dalam Memproduksi / Memperdagangkan.

   Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa, misalnya:

a.  Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangkan.

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c.  Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;

f.   Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;

g.  Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i.    Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat penjelasan barang, ukuran, berat/ isi atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j.   Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

                   Selain itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,  dan tercemar tanpa informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Sementara itu,pelaku usaha yang melakukan pelenggaran atas larangan tersebut ke atas, dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

                   Dengan  demikian, pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2.  Larangan dalam Menawarkan/ Mempromosikan/ mengiklankan Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah

a.  Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam  keadaan baik dan/ atau baru;

c.  Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapat dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;

d. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e. Barang dan/ atau kasa tersebut tersedia;

f.   Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g.  Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i.    Sacara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;

j.   Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

k.  Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

                   Dengan demikian, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, misalnya:

a.  Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa;

b. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;

c.  Kondisi, tanggunan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa;

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan

                   Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa, dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sementara itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang, misalnya:

a.  Tidak menepati pesanan dan/ atau jasa kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/ atau prestasi.

3.  Larangan dalam Penjualan Secara Obral/ Lelang

Pelaku usahan dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen, antara lain

a.  Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

b. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

c.  Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang yang lain.

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. Tidak menyediakan jasa dalam kepastian tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f.   Menaikan harga atau tarif barang dan/ jasa sebelum melakukan obral.

4.  Larangan dalam Periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya

a.  Mengelabui konsumen mengenai kualitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/ atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa;

b. Mengelabui jaminan/ garansi terhadap barang dan/ atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa;

c.  Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa;

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/ atau jasa;

e. Mengeksploitasi kejadian dan/ atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f.   Melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

9.6 Klausula Buku dalam Perjanjian

   Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula buku pada setiap dokuman dan/ atau perjanjian, antara lain

1.  Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usah;

2.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

3.  Menyatakn bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli konsumen;

4.  Menyatakan pembelian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;

5.  Mengatur perihal pembuktian atas hilanngnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

6.  Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

7.  Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8.  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenaan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

9.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

   Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang di alami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bisa dikarenakan kekurangan cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/ jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

   Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dalam Pasa 19 mengatur pertanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Sementara itu, Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan Pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tindaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19.

   Dengan demikian, peradilan pidana kasus konsumen menganut sistem beban pembuktian terbalik. Jika pelaku usaha menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi badan penyelesaian sangketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan.

   Di dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

1.  Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak imaksud untuk diedarkan;

2.  Cacat barang timbul pada kemudian hari;

3.  Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

4.  Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

5.  Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

9.8 Sanksi

   Sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa peramasan barang tertentu, penggumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

BAB 8

PASAR MODAL 
8.1 Pengertian

       Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli modal/dana.

       Tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapat masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan efek adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, bukti right (right issue), waran (warrant).

8.2 Dasar Hukum

1.       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

4.       Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

5.       Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995, tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal Asing.

6.       Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995, tentang Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing.

7.       Keputusan Presiden Nomor 117/1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 971/1993 tentang Tata Cara Penanaman /Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/1998.

8.       Keputusan Presiden Nomor 120/1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33/1981 Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagimana terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113/1998.

9.       Keputusan Presiden Nomor 121/1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183/1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal , yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37/1999.

10.   Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

8.3 Produk-Produk yang Terdapat dalam Pasar Modal

       Produk-produk yang terdapat dalam pasar modal, antara lain:

1.       Saham

Merupakan penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkan surat saham/surat kolektif kepada para pemegang saham. Adapun hak-hak pemilik saham meliputi :

a.       Dividen

b.      Suara dalam RUPS, khususnya dalam hal pemilihan direksi, reorganisasi, rekapitalisasi, merger dan penentuan kebijaksanaan lain atas jalannya perusahaan.

c.       Peningkatan modal atau selisih nilai yang mungkin ada, apabila saham tersebut dijual pemiliknya dengan harga yang lebih tinggi.

2.       Obligasi

Merupakan surat pernyataan hutang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman, yakni para pemegang obligasi. Obligasi disebut juga surat hutang yang berjangka panjang sekurang-kurangnya 3 tahun. Hak-hak pemilik obligasi meliputi :

a.       Pembayaran buga

b.      Pelunasan hutang

c.       Peningkatan nilai modal yang mungkin ada, apabila obligasi dijual kembali.

3.       Reksadana

Merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelolah reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.

Adapun hak-hak pemilik sertifikat reksadana adalah :

a.       Dividen yang dibayarkan secara berkala.

b.      Peningkatan nilai modal yang ada, apabila sertifikat dijual kembali.

c.       Hak menjual kembali kepada PT. Danareksa.

8.4 Para Pelaku dalam Pasar Modal

1.       Pelaku

Yakni pemberi dana/modal baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif, serta adanya penjual modal/dana, yaitu perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

2.       Emiten

Adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, sedangkan pemodal merupakan pemberi modal atau penanam modal dalam perusahaan.

       Sementara itu, dalam pasar modal ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal, yakni:

a.       Pasar Perdana (primary market), merupakan pemodal pada saat saham belum dilakukan atau efeknya belum tercatat di bursa, masanya adalah 90 hari.

b.      Pasar Sekunder (secudary market), adalah setelah 90 hari pasar perdana maka dapat masuk ke pasar sekunder dan setelah itu efek dapat diperdagangkan setiap hari sesuai mekanisme pasar.

3.       Komoditi

Adalah barang yang diperjual belikan, dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lain-lain.

4.       Lembaga Penunjang

Adalah yang terkait dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga swasta yang terkait sebagai profesi penunjang.

5.       Investasi

Merupakan kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

       Dengan demikian, investasi di pasar modal dapat melalui dua cara, yakni :

a.       Pembelian Efek di Pasar Perdana

Yakni pasar dalam masa penawaran efek dari perusahaan penjual efek kepada masyarakat untuk pertama kali.

b.      Jual/Beli Efek di Pasar Sekunder

Dimana harga efek di pasar sekunder ditentukan oleh kondisi perusahaan emiten dan kekuatan permintaan dan penawaran efek di bursa.

8.5 Instansi yang Terkait dalam Pasar Modal

       Instansi yang terkait dalam pasar modal antara lain Badan Pengawasan Pasar Modal (BPPM), Bursa Efek (BE), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

8.5.1 Badan Pengawasan Pasar Modal

       Pengelolah bursa di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang berada di bawah Departemen Keuangan. Adapun tugas dan fungsi bapepam adalah sebagai berikut :

1.       Pembinaan, pengatur, dan pengawasan sehari-hari.

2.       Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

3.       Bertindak sebagai wasit yag adil bagi pelaku pasar modal, yakni perusahaan yang go public, peminjam emiten, investor, dan broker.

4.       Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sementara itu, kewenangan Bapepam adalah sebagai berikut.

1.       Memberi izin usaha, izin perorangan, persetujuan, dan mewajibkan pendaftaran.

2.       Menetapkan persyaratan dan tata cara penyertaan pendaftaran serta menyertakan penundaan atau membatalkan pendaftaran.

3.       Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan dalam hal-hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

4.       Melakukan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik, dan pihak yang disyaratkan memiliki izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran.

5.       Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam.

6.       Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu.

7.       Menetapkan instrument lain sebagai efek.

       Namun, untuk meningkatkan pengembangan pasar modal perlu adanya dorongan agar lembaga/badan usaha turut berpartisipasi dengan menanamkan dana pada saham perusahaan yang dijual di pasar modal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.011/1978 tentang Penunjukkan Lembaga/Badan Usaha yang dapat bertindak selaku pembeli saham melalui pasar modal, meliputi :

1.       Perusahaan asuransi milik negara dan swasta nasional yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh WNI.

2.       Dana pensiun sebagai lembaga yang kegiatan usahanya ditunjuk untuk memenuhi kesejahteraan hidup di hari tua bagi para pesertanya.

3.       Badan sosial sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial meliputi bidang keagamaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

4.       Yayasan sebagai badan hukum yang kegiatan usahanya ditujukan untuk kepentingan para peserta dan kepentingan masyarakat.

5.       Koperasi sebagai kegiatan yang melakukan usaha dibidang produksi dan ekonomi yang berdirinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

6.       Bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan milik negara, serta bank swasta nasional yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seluruh modal saham dimiliki WNI.

7.       Badan usaha lain milik negara serta swasta nasional yang seluruh pemodalannya dimiliki oleh WNI.

8.5.2 Bursa Efek

       Bursa efek adalah lembaga (pihak) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka sehingga dapat disimpulkan bursa efek adalah pihak yang mengambil alih fungsi Badan Pengawasan Penanaman Modal (Bapepam) yang pertama sebagai pelaksana pasar modal.

       Dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dapat menyelenggarakan usaha sebagai bursa efek adalah perseorangan yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawasan Penanaman Modal (Bapepam).

8.5.3 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

       Lembaga kliring dan penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Menurut Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang NOmor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai LKP adalah perseorangan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

8.5.4 Lembaga Penyimpanan da Penyelesaian (LPP)

       Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank custodian , perusahaan efek, dan pihak lain. Custodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga bank, dan lain-lain. Selain itu, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemilik efek yang termasuk dalam penitipan kolektif.

       Namun, jasa custodian yang dilakukan oleh LPP meliputi pelayanan secara menyeluruh termasuk pembagian hak atas efek, seperti dividen dan saham, administrative atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening. Semntara itu, custodian hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga kliring dan penjamin, bursa efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan.

       Dengan demikian, kegiatan penitipan merupakan salah satu kegiatan bank umum. Oleh karena itu, bank umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai custodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya, seperti lembaga kliring penjamin atau perusahaan efek tidak lagi memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah. Oleh karena itu, izin yang telah diberikan sebagai lembaga kliring atau perusahaan efek yang sudah mencakup kegiatan custodian.

8.6 Reksadana

     Reksadana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK 013/98 adalah emiten yang kegiatan utamanya investasi,sedangkan dalam Pasal  1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

8.7 Lembaga Penunjang dalam Pasar Modal

       Lembaga penunjang dalam pasar modal merupakan pendukung/penunjang beroperasinya suatu pasar modal. Sementara itu, dalam menjalankan fungsinya lembaga penunjang, terdiri dari penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana Biro Administrasi Efek (BAE).

1.       Penjamin Emisi

Penjamin emisi berdasarkan Pasal  1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

2.       Penanggung (Guarantor)

Penanggung yakni untuk memperkuat dana untuk kepercayaan pemodal maka diperlukan jasa penanggung yang akan membayar pinjam pokok maupun bunga yang dibayar tepat waktu sehingga kewajiban penanggung kepada pemodal akan timbul jika emiten tidak mampu dan lalai memenuhi kepentingan pemodal.

3.       Wali Amanat

Wali amanat adalah perwakilan untuk kepentingan pemodal. Oleh karena itu, jasa wali amanat diperlukan pada saat penerbitan obligasi.

4.       Perantara Perdagangan Efek

Perantara perdagangan efek lebih dikenal dengan pialang (broeker) adalah seseorang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan harga jual dan beli saham/obligasi yang disediakan oleh bursa efek. Dengan demikian, fungsi pialang(broeker)  hanya sebagai perantara yang tidak menanggung risiko apabilaterjadi penurunan suatu harga saham/obligasi.

5.       Pedagang Efek (dealer)

Pedagang efek adalah pemodal yang melakukan jual beli efek.  Namun, dapat menjadi pedagang efek adalah lembaga-lembaga yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, antara lain :

a.       Perantara pedagang efek yang telah menjadi anggota bursa.

b.      Lembaga keuangan bukan bank dan bank.

c.       Badan hukum berbentik perseroan terbatas dan perseorangan yang telah mendapat izin khusus melakukan kegiatan perdagangan efek.

6.       Perusahaan Surat Berharga

Perusahaan surat berharga merupakan perusahaan yang tercatat di bursa efek mengkhususkan diri tidak hanya perdagangan efek, tetapi melakukan kegiatan underwriter, perantara perdagangan efek dan penyediaan jasa pengelola dana.

7.       Perusahaan Pengelola Dana (Invesment company)

Perusahaan pengelola dana merupakan suatu perusahaan yang ditunjuk oleh pemodal untuk pengelola dana (fund management) dan penyimpanan dana (custodian). Hal ini dikarenakan pemodal merasa tidak mampu menanggung risiko yang akan dihadapi dalam menanamkan modal dalam efek-efek.

8.       Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro administrasi efek merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten untuk melakukan  pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan denga efek dan memberikan informasi terhadap perubahan pemilikan.

8.8 Profesi Penunjang dalam Pasar Modal

1.       Notaris

Notaries adalah pejabat umum yang berwewenang membuat akta otentik dan daftar di Bapepam. Peran notaris untuk menyatakan keabsahan segala akta yang menyangkut eksistensi perusahaan, misalnya membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian agen penjual, perjanjian perwakilan amanat, perjanjian penaggungan.

2.       Konsultan Hukum

Konsultan hukum yakni memberikan pendapat dari segi hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat peruhaan-perusahaan penjualan efek dan calon pembeli/investor memperoleh informasi yang benar terhadap keadaan perusahaan yang efeknya akan dibeli.

3.       Akuntan Publik

Akuntan public adalah bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran kewajiban laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.

4.       Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai merupakan pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimilki oleh perusahaan yang hendak go public. Oleh karena itu, bertugas untuk menilai kewajaran suatu aktiva perusahaan yang go public seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain.

8.9 Larangan dalam Pasar Modal

1.       Penipuan dan Manipulasi dalam Kegiatan Perdagangan Efek

Adalah setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidk langsung, antara lain :

a.       Menipu atau  mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apa pun.

b.      Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai kedanaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan dan menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan untuk membeli atau menjual efek.

c.       Setiap pihak dilarang dengan cara apa pun membuat pernyataan, memberikan keterangan secara material tidak benar, menyesatkan sehingga pada saat pernyataan dibuat atau keterangan telah diberikan mempengaruhi harga efek di bursa efek.

d.      Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih,baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

2.       Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Adalah seseorang yang membocorkan informasi terhadap informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain. Yang dimaksud dengan orang dalam berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah :

a.       Komisaris, direktir, pegawai emiten, atau perusahaan publik.

b.      Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

c.       Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesinya karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebutmemperoleh informasi dari orang dalam.

d.      Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud di atas.

3.       Larangan bagi Orang Dalam

a.       Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud.

b.      Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

4.       Larangan bagi Pihak yang dipersamakan dengan Orang Dalam

a.       Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikarenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang lain.

b.      Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sepanjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan.

5.       Perusahaan Efek yang Memiliki Informasi Orang Dalam

Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan  transaksi efek emiten atau apabila perusahaan publik tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

8.10 Sanksi terhadap Larangan

1.       Sanksi Administrasi

a.       Peringatan tertulis.

b.      Denda.

c.       Pembatasan kegiatan usaha.

d.      Pembekuan kegiatan usaha.

e.      Pencabutan izin usaha.

f.        Pembatalan perjanjian.

g.       Pembatalan pendaftaran.

2.       Sanksi Pidana

a.       Dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang pasar modal.

b.      Bentuk sanksi, terdiri dari :

-          Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000.

-          Penjara paling lama sepuluh tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10.000.000.000.